Learning Community

Yang Anda Perlu Tahu Tentang Legalitas Perumahan

Posted on: 25 Juli 2011

Tulisan ini saya angkat, karena semakin banyaknya perumahan-perumahan yang legalitasnya tidak jelas, untuk itu bagi anda yang ingin beli rumah di dalam perumahan anda perlu membaca artikel ini :

Peluang bisnis pada sektor pembangunan properti (perumahan) di Sleman menjadi hal yang menggiurkan bagi para pengembang. Peluang yang besar menimbulkan harapan profit di sektor perumahan juga akan besar. Hingga kadang ada pengembang yang melupakan legalitas dari produk mereka dan hanya memikirkan profit semata. Pada akhirnya konsumenlah yang menjadi korbannya. Untuk menjaga legalitas suatu produk perumahan diperlukan kerjasama antara konsumen dan pengembang. Banyaknya kasus tentang legalitas yang tidak komplit, saat ini menuntut sikap kritis dari konsumen untuk menanyakan kelengkapan legalitasan produk yang dijual. Sedangkan bagi pengembang agar produk perumahannya tidak mengalami kendala dalam perijinannya diharapkan melakukan langkah-langkah sesuai peraturan pemerintah daerah setempat.

Melebarkan sayap di bisnis perumahan tentu saja menjadi harapan bagi para pengembang. Dalam menentukan lokasi pelebaran sayap pengembang haruslah melihat terlebih dahulu Tata Ruang dan Tata Wilayah daerah mana yang dapat dijadikan lokasi. Pengecekan tata ruang dan wilayah dapat dilakukan ke BAPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Setelah mendapat lokasi yang sesuai dengan tata ruang dan wilayah, pengembang bisa mengurus surat perijinan, ke kantor pelayanan perijinan. Setelah itu ke BPN (Badan Pertanahan Negara) untuk mengurus sertifikat pelepasan tanah dari perorangan menjadi atas nama badan usaha (misal : Perusahaan Terbatas –PT), status tanah di sini tidak lagi SHM (Surat Hak Milik) tetapi berubah menjadi SHGB (Surat Hak Guna Bangunan). Setelah itu pengembang haruslah mengurus perijinan ke Dinas KIMPRASWIL untuk berkonsultasi ijin site plan dan dokumen pengelolaan lingkungan. Setelah mendapat ijin site plan maka akan mendapat IMB induk yang menjadi dasar legalitas suatu perumahan.

Kelegalitasan produk menurut PERBUP no 11 tahun 2007, BAB IV pasal 12 mengenai perijinan, pengembang perumahan dalam melakukan pembangunan perumahan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Ijin pemanfaatan tanah atau izin lokasi

b. Perolehan tanah

c. Penyusunan dokumen lingkungan

d. Pengesahan site plan

e. Pemecahan sertifikat

f. Ijin mendirikan bangunan

Berkaitan dengan penerbitan IPPT dalam Perda Sleman No. 19/2001 mewajibkan individu atau badan usaha untuk melakukan perijinan terhadap kegiatan pembangunan fisik atau keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Ada pun tanah yang digunakan adalah tanah yang menurut rencana tata ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan tersebut.

IPPT ini kemudian terbagi menjadi beberapa bagian, tergantung peruntukkan tanah tersebut. Ijin lokasi yang dimiliki oleh perusahaan untuk memperoleh tanah guna penanaman modal, yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak dengan batasan keluasan untuk Usaha Pertanian > 25 Ha dan Usaha Non Pertanian > 1 Ha.

Ijin pemanfaatan tanah adalah ijin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi dan atau badan yang akan melaksanakan kegiatan dan atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan peruntukan tanah pada bangunan/usaha yang dilakukan. Ijin ini hampir sama dengan ijin Lokasi yang membedakan adalah batasan keluasannya yaitu untuk Usaha Pertanian ≤ 25 Ha dan Usaha Non Pertanian ≤ 1 Ha. Selain itu terdapat ijin lain yang masih dalam lingkup IPPT yaitu Ijin Konsolidasi tanah yang gunanya untuk menigkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam, Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Ijin Perubahan Penggunaan Tanah atau yang sering disebut Ijin pengeringan. Dokumen-dokumen ini berada di bawah pengelolaan Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah / DPPD (sebelumnya BPPD).

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi tolak ukur akhir dari sebuah legalitas sebuah perumahan. Namun, walau sudah ada IMB konsumen tetap harus kritis menanyakan dokumen-dokumen lain yang bersangkutan dengan legalitas. Dokumen lain yang menjadi salah satu sarat keluarnya IMB adalah sudah keluarnya site plan. Mengenai perijinan site plan developer dituntut lebih pro aktif untuk selalu berkonsultasi dengan KIMPRASWIL untuk mengetahui sejauh mana proses perijinan site plan. Di dalam site plan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi pengembang. Perbandingan fasum fasos (fasilitas umum – fasilitas sosial) dengan lokasi yang akan dibangun harus sesuai peraturan daerah. Lokasi yang menjual perumahan di bawah 50 kavling perbandingan 30% untuk fasum fasos dan 70% untuk lahan yang boleh dijual. Dan perumahan yang berjumlah di atas 200 kavling perbandingannya 40% – 60%. Fasum dan fasos minimal harus ada taman dan jalan. Jalan lingkungan minimal 4 meter dan tidak boleh buntu. Kavling minimal juga menjadi salah satu sarat terbitnya site plan. Kavling minimal yang ditentukan pemerintah daerah sleman adalah minimal 125 m² untuk daerah luar resapan air hujan dan 200 m² untuk daerah yang berada di kawasan resapan air hujan. Hal ini dilakukan karena Sleman merupakan daerah resapan air hujan untuk kota Jogja dan Bantul, sehingga lahan terbuka sebagai daerah resapan harus benar-benar terjaga.

Setelah site plan sudah diterbitkan maka IMB juga akan terbit. Namun untuk lebih amannya konsumen harus berani mengecek ke KIMPRASWIL dan atau Dinas PU & Perumahan apakah produk ini sudah benar-benar legal. Seperti diungkap Dyah Sardjuningrum Sitawati, Kabid Penataan Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, “ Supaya konsumen tidak menjadi korban dari legalitas yang tidak lengkap, konsumen harus mengecek ke pemerintah daerah. Dengan cara menunjukan site plan produk perumahan ke KIMPRASWIL apakah perumahan yang ditawarkan sebuah pengembang sudah legal atau belum.

2 Tanggapan to "Yang Anda Perlu Tahu Tentang Legalitas Perumahan"

If you are going for most excellent contents like myself, simply pay a quick visit this website all the time because
it provides feature contents, thanks

Hallo mas, saya mau tanya berkaitan dengan developer. Karena jika saya cermati lagi, ini malah jd merugikan saya sbg konsumen. Saya mengambil rumah cluster di kawasan bogor. tanpa kami diberi surat resmi sebelumnya,dan tidak ada perjanjian sebelumnya di awal perjanjian jual beli, tiba2 pihak developer secara sepihak mengeluarkan aturan baru dimana konsumen/pemilik rumah yg akan melakukan renovasi dikenakan deposit sebesar 1jt. Uang tersebut akan dikembalikan jika tidak ada kerusakan, tapi akan hilang jika terjadi kerusakan jalan. Padahal, yg membangun di perumahan tersebut bukan 1-2 org saja. Hampir semuanya melakukan renovasi. Jadi tidak bisa dipastikan siapa yang menyebabkan kerusakan pada jalan tersebut. Seblum kami menyetujui aturan tsb, muncul lagi aturan revisi bahwa konsumen/pemilik rumah yg melakukan renovasi diharuskan membayar 1,5jt. Dan uang tsb tidak kembali. Ada atau tidak ada kerusakan pada jalan. Hal ini yg membuat kami sbg konsumen dirugikan. Belum lagi perjanjian yg ada sebelumnya malah diingkari oleh pihak pengembang. Seperti penyediaan taman di teras rumah, juga jadwal pembangunan yg molor dari waktu yg ditentukan.

Saya sudah coba tanya kanan kiri (pengembang lain), mereka tidak ada aturan tsb. Karena sepenuhnya jalan merupakan tanggung jawab pengembang.

Apa yg harus saya lakukan ya mas? Terima kasih sarannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

About me

Nama saya Andi

Disini kepengin share pengetahuan dan pengalaman. Jika kita tidak bisa memajukan Indonesia lewat pembangunan fisik maka marilah kita majukan Indonesia dengan pengetahuan sebagai bekal untuk generasi penerus.



Blog Stats

  • 143,341 hits
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: